Program Makan Begizi Gratis Presiden Tuai Kritik Tajam dari Koordinator BEM Nusantara Jatim.

Sudronesia – Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden prabowo menuai kritik tajam dari koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Jawa timur. Hal itu disampaikan setelah BEM Nusantara Jatim melakukan kajian dalam beberapa pertemuan dan mengambil sampling turun ke daerah titik-titik lokasi realisasi Program Makan Begizi Gratis.

Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur, Muhammad Zainnur Abdillah, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah kehilangan arah dan gagal menjamin keselamatan peserta didik. Hampir satu tahun setelah diluncurkan, program yang digadang-gadang untuk mencerdaskan anak bangsa ini justru diwarnai serangkaian kasus keracunan massal di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.

“Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan jika program yang dimaksudkan untuk menyehatkan generasi penerus bangsa justru berbalik membahayakan keselamatan mereka,” tegas Zainnur.

Laporan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 11.500 anak menjadi korban keracunan MBG sejak awal Oktober 2025. Di Jawa Timur sendiri, sejumlah kasus terjadi di Tuban, Jember, Bojonegoro, hingga Ngawi, di mana ratusan pelajar mengalami gejala mual, pusing, bahkan muntah darah usai menyantap makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut BEM Nusantara Jawa Timur, akar persoalan MBG bukan hanya pada kelalaian teknis, tetapi juga pada lemahnya tata kelola dan rendahnya kompetensi lembaga pelaksana. Badan Gizi Nasional (BGN) yang memimpin program ini justru diisi oleh pejabat dengan latar belakang non-gizi, bahkan sebagian besar berasal dari unsur militer dan kepolisian. “Bagaimana mungkin lembaga yang mengurusi gizi anak dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya?” tambah Zainnur.

Selain lemahnya pengawasan, banyak dapur MBG diketahui belum mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagaimana diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal, sertifikat tersebut menjadi syarat mutlak bagi dapur yang memproduksi lebih dari 750 porsi makanan per hari. “SPPG yang tidak memiliki SLHS harus segera dihentikan operasionalnya sampai sistem keamanan pangan benar-benar diperbaiki,” tegasnya.

BEM Nusantara Jawa Timur menilai langkah pemerintah menutup sebagian SPPG tidak cukup. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara independen dan berbasis bukti agar keamanan pangan bagi peserta didik dapat dijamin. BEM Nusantara juga menyoroti pentingnya sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pelatihan bagi tenaga dapur agar mampu menjaga standar mutu dan kebersihan makanan.

Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Zainnur menegaskan bahwa refleksi harus menjadi prioritas, bukan sekadar perayaan pencitraan.

“Keberhasilan program publik tidak diukur dari seberapa cepat dijalankan, tapi dari seberapa aman, transparan, dan berkelanjutan dampaknya bagi rakyat,” ujarnya.

Sebagai penutup, BEM Nusantara Jawa Timur menuntut:

1. Penghentian sementara seluruh SPPG yang belum memiliki SLHS.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG oleh lembaga independen.
3. Kewajiban sertifikasi HACCP dan pelatihan tenaga dapur secara nasional.
4. Keterlibatan publik dalam pengawasan program MBG melalui audit terbuka.

“Tujuan luhur mencerdaskan kehidupan bangsa tidak akan tercapai bila pelaksanaannya abai terhadap aspek ilmiah dan etika publik. MBG hanya akan menjadi simbol populisme tanpa arah jika pemerintah terus menutup mata terhadap lemahnya pengawasan dan kompetensi lembaga pelaksana,” tutup Zainnur.