Breaking News
light_mode
Beranda » NASIONAL » KPK Ungkap Peran Anwar Sadad Dalam Korupsi Dana Hibah Jatim

KPK Ungkap Peran Anwar Sadad Dalam Korupsi Dana Hibah Jatim

  • calendar_month Kam, 28 Mei 2026
  • visibility 18
  • comment 0 komentar

Sudronesia – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022. Dalam pengembangan perkara tersebut, nama Anwar Sadad ikut menjadi sorotan setelah penyidik mengungkap adanya dugaan aliran dana yang berkaitan dengan dirinya.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya akan meminta keterangan lebih lanjut guna mengonfirmasi dugaan aliran dana hibah Pokmas kepada Anwar Sadad. KPK juga telah menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap yang bersangkutan setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap dana hibah Pokmas Jatim yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua P. Simanjuntak. Dalam penyidikan lanjutan, KPK menetapkan puluhan tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara dan pihak swasta terkait dugaan praktik suap pengurusan dana hibah tersebut.

Tak hanya pemeriksaan saksi, KPK juga melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi. Beberapa properti bernilai miliaran rupiah di Surabaya dan Malang turut disita sebagai bagian dari upaya penelusuran aset dalam perkara tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK telah melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap dua aset yang berlokasi di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo. “Penyidik juga melakukan pemasangan tanda penyitaan terhadap aset yang diduga milik Tersangka AS (Anwar Sadad) yang berlokasi di Banyuwangi dan Kabupaten Probolinggo yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana perkara dimaksud,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (24/6/2025).

Sementara itu, Anwar Sadad sebelumnya pernah memberikan penjelasan terkait mekanisme pencairan dana hibah saat proses penyelidikan berlangsung. Namun, KPK menegaskan pemeriksaan tetap diperlukan untuk mendalami dugaan keterlibatan serta aliran dana dalam kasus korupsi hibah yang kini menjadi perhatian publik di Jawa Timur.

 

  • Penulis: ibi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kejanggalan dalam proses hukum Nadim Makarim

    Kejanggalan dalam proses hukum Nadim Makarim

    • calendar_month Jum, 29 Mei 2026
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Sudronesia – Proses hukum yang menjerat Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook terus menuai sorotan publik. Sejumlah pihak menilai terdapat berbagai kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut, mulai dari konstruksi hukum, pembuktian di persidangan, hingga dugaan kriminalisasi kebijakan. Sorotan tajam datang dari Mahfud MD yang menyebut penegakan hukum dalam kasus itu terkesan dipaksakan dan […]

  • Ikut seleksi Sensus Ekonomi BPS di Gresik. Ini link pengumuman lolos calon petugas Sensus

    Ikut seleksi Sensus Ekonomi BPS di Gresik. Ini link pengumuman lolos calon petugas Sensus

    • calendar_month Jum, 29 Mei 2026
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Sudronesia – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik resmi mengumumkan tahapan hasil seleksi Calon Mitra Statistik Tahun 2026 yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi dan kegiatan statistik lainnya di Kabupaten Gresik. Peserta yang mengikuti proses rekrutmen dapat mengecek pengumuman kelulusan melalui laman resmi BPS Kabupaten Gresik. Informasi tersebut meliputi hasil seleksi administrasi, mekanisme seleksi kompetensi, […]

  • Lembaga kebijakan publik Avicenna mintak Komisi IV segera hapus pembentukan ketua kelompok dalam penyaluran Bansos

    Lembaga kebijakan publik Avicenna mintak Komisi IV segera hapus pembentukan ketua kelompok dalam penyaluran Bansos

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Sudronesia- Lembaga kebijakan publik dan transparansi anggaran Avicenna Good Government and publik policy melakukan kajian serta advokasi terhadap penyaluran bantuan sosial dari kementrian sosial republik indonesia. Advokasi dan kajian itu sendiri dilakukan selama kurun waktu 6 (enam) bulam terakhir sejak oktober 2025 sampai dengan maret 2026, dari beberapa temuan hasil advokasi dan kajian Avicenna good […]

  • Baznas Gresik Target Tingkatkan Pengelolaan ZIS Tahun 2026

    Baznas Gresik Target Tingkatkan Pengelolaan ZIS Tahun 2026

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • visibility 112
    • 0Komentar

    GRESIK, Jawa Timur – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) se-Kabupaten Gresik, pada hari rabu 26 November 2025 Kegiatan ini menghimpun perwakilan dari UPZ OPD, Kecamatan, Puskesmas, SMPN, dan Korwil Dinas Pendidikan dengan tujuan utama meningkatkan sinergi dalam pengelolaan zakat yang aman, maju, dan berkelanjutan. Rakor […]

  • Tingkatan kepekaan terhadap kaum muda. KNPI Sidayu gresik gelar Nobar Pesta Babi

    Tingkatan kepekaan terhadap kaum muda. KNPI Sidayu gresik gelar Nobar Pesta Babi

    • calendar_month Jum, 29 Mei 2026
    • visibility 15
    • 0Komentar

    Sudronesia – Upaya meningkatkan kepekaan sosial dan daya kritis generasi muda terus dilakukan berbagai elemen kepemudaan di Kabupaten Gresik. Salah satunya dilakukan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Sidayu yang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter bertajuk “Pesta Babi”. Kegiatan Nobar Pesta Babi tersebut digelar di Taman Pasar Sidayu Gresik pada Minggu 24 Mei […]

  • Dugaan tambang ilegal di Gresik. Potret retribusi yang salah

    Dugaan tambang ilegal di Gresik. Potret retribusi yang salah

    • calendar_month Sab, 20 Sep 2025
    • visibility 465
    • 0Komentar

    Sudronesia – Dinamika penertiban tambang liar di Gresik sudah menjadi rahasia umum bersama, hal tersebut menjadi Potret kekacauan Pemerintah Daerah baik pemerintah kabupaten dan juga provinsi dalam penertiban izin Tambang. Salah satu Kelompok Pelaku Tambang Ilegal Galian C di gresik tepatnya diDesa Banyutengah Kecamatan Panceng Gresik yang kemudian mengatas namakan secara Badan Hukum PT. Raja […]

expand_less