Temuan Penggelapan dana Bansos di Jatim. Avicenna Mintak Mensos jangan hanya pintar seremonial saja

Sudronesia – Mencuatnya temuan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah di Jawa Timur menuai sorotan dari Lembaga Kebijakan Publik Avicenna. Organisasi tersebut mendesak Menteri Sosial untuk tidak hanya melakukan kunjungan seremonial, tetapi turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyaluran bansos yang dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

Direktur Kajian dan Data Lembaga Kebijakan Publik Avicenna Umar Faruq menilai bahwa kasus dugaan penyimpangan dana bansos di Blitar dan Gresik menunjukkan masih lemahnya pengawasan dalam proses distribusi bantuan kepada masyarakat. Menurutnya, bantuan sosial merupakan program yang menyangkut hak masyarakat miskin dan rentan, sehingga setiap bentuk penyalahgunaan harus ditindak tegas.

“Jangan sampai kehadiran pemerintah di daerah hanya sebatas kegiatan seremonial dan pencitraan. Masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk memastikan bantuan yang berasal dari uang negara benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ujarnya.

Avicenna menilai Kementerian Sosial perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap mekanisme pendataan penerima manfaat, sistem penyaluran, hingga pengawasan di tingkat daerah. Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta mengusut tuntas dugaan penggelapan dana bansos agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola bantuan sosial.

Menurut Avicenna, berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan bansos harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh. Transparansi data penerima, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta pemanfaatan teknologi dinilai dapat menjadi langkah penting untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan anggaran.

Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa dana bansos memiliki fungsi strategis dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus dipastikan tepat sasaran dan tidak bocor akibat praktik korupsi maupun penggelapan.

Avicenna berharap Menteri Sosial segera turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi yang terjadi serta memastikan adanya tindakan korektif yang nyata. “Masyarakat menunggu keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi total. Jangan hanya datang saat seremoni, tetapi hadir untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya evaluasi yang komprehensif dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial dapat kembali meningkat serta tujuan utama bansos untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dapat tercapai secara optimal.